Oleh: muzakki82 | 29 Maret 2010

Sejarah Analisis Kebijakan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam kehidupan sehari-hari kita tentunya pernah merasakan peristiwa yang terjadi akibat adanya kebijakan dari pemerintah. Peristiwa itu misalnya kenaikan harga BBM yang diikuti oleh naiknya biaya transportasi, adanya konversi minyak tanah dengan LPG, Pendidikan gratis, dan lainlain. Peristiwa- peristiwa yang dicontohkan tersebut bukan terjadi secara alami, atau sebagai peristiwa yang terjadi Karena proses perkembangan yang normal. Peristiwa-peristiwa tersebut dipengaruhi adanya kebijakan Negara, karena secara sadar atau tidak sadar, mengerti atau tidak mengerti kebijakan negaralah yang banyak mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari.

Study tentang kebijakan sangat penting karena dengan analisis kebijakan kita dapat meminimalisir adanya kesalahan dengan adanya suatu kebijakann yang dibuat. Karena sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan akan dianalisa terlebih dahulu mengenahi dampak yang akan ditimbulkan pasca penerapan suatu kebijakan.

Dalam makalah ini akan dibahas tentang konsep dasar dan sejarah analisis kebijakan publik. Pembahasan mengenahi sejarah analisis kebijakan akan dibahas mulai dari awal munculnya analisis kebijakan sampai pada perkembangan analisis kebijakan.

1.2 Rumusan Masalah

Makalah ini akan membahas beberapa permasalahan yang berhubungan dengan analisis kebijakan yang ditinjau dari sisi histories antara lain :

  1. Konsep dasar analisis kebijakan
  2. Sejarah perkembangan dan evolusi analisis kebijakan

1.3 Tujuan

Makalah ini bertujuan untuk :

  1. Mengetahui konsep dasar analisis kebijakan
  2. Mengetahui sejarah perkembangan dan evolusi analisis kebijakan

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Konsep Dasar Analisis Kebijakan

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, kebijaksanaan itu diartikan sebagai pedoman untuk bertindak (Sholihin, 2002).  Pedoman itu bisa jadi sangat sederhana atau komplek, bersifat umum atau khusus, Abstrak atau nyata. Menurut Carl Frederich, kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut William N Dunn analisis kebijakan dapat dijelaskan sebagai proses menghasilkan pengetahuan tentang dan dan dalam proses kebijakan. Analisis kebijakan dapat dimengerti sebagai proses menghasilkan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan. Dalam definisi yang luas ini analisis kebijakan setua peradaban itu sendiri, dan mencakup berbagai bentuk pengkajian, dari penggunaan mistik atau tenaga gaib sampai ke ilmu-ilmu moderen.Keuntungan dari rumusan yang umum ini adalah bahwa rumusan tersebut memungkinkan kita mengkaji variasi makna di masa lalu yang telah mewarnai proses pembuatan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Secara Etimologis, istilah policy (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta, dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sansekerta polis (negara-kota) dan pur (kota) dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi politia (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris Pertengahan Policie, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Asal usul Etimologis kata policy sama dengan dua kata penting lainnya: police dan politics.Inilah salah satu alasan mengapa banyak bahasa-bahasa modern, misalnya Jerman dan Rusia, hanya mempunyai satu kata (politik, politika) untuk dua pengertian policy dan politics. Ini juga merupakan salah satu faktor yang saat ini menimbulkan kebingungan seputar batas disiplin ilmu politik, administrasi negara, dan ilmu kebijakan, semuanya menaruh perhatian besar pada studi politik (politics) dan kebijakan (policy).

Menurut Wayne Parson (2205), kebijakan adalah istilah yang dalam penggunaannya secara umum, dianggap berlaku untuk sesuatu yang ’lebih besar’ ketimbang keputusan tertentu, tetapi ’lebih kecil’ ketimbang gerakan sosial. Jadi, kebijakan, dari sudut pandang tingkat analisis, adalah sebuah konsep yang kurang lebih berada di tengah-tengah. Sebuah kebijakan mungkin saja merupakan sesuatu yang tidak sengaja, tetapi ia tetap dilaksanakan dalam implementasi atau praktek administrasi.

Dror (1989) di dalam Wayne (2005) mengatakan bahwa gagasan ’pembuatan kebijakan’ adalah sebagai ’kesadaran memilih’ di antara dua alternatif untuk mengatur masyarakat. Makna modern dari gagasan ’kebijakan’ (policy) dalam Bahasa Inggris adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik – yang berbeda dengan makna ’administration’ (administrasi).

Makna ’kebijakan’ juga harus dipahami dalam konteks yang berubah-ubah. Pasalnya, sebagaimana konsep ’publik’, makna ’kebijakan’ yang senantiasa berubah, ini juga menunjukkan kepada kita perubahan-perubahannya dalam praktik kebijakan. Akan tetapi jika direnungkan secara seksama, perubahan terminologi itu sebenarnya membawa akibat yang cukup mendasar bagi proses pendewasaan diri analisis kebijakan itu sendiri. Sebab, perubahan itu ternyata bukan sekadar pada kemasannya, tetapi juga pada substansinya. (Wahab, 1999:1). Konkritnya, perubahan substansial itu menyentuh persoalan restrukturisasi konsep dan dimaksudkan untuk memperjelas karakteristik, serta tujuan dari analisis yang dilakukan terhadap masalah-masalah kebijakan. Selain itu juga, dimaksudkan untuk dapat memilah-milah secara sistematik bidang-bidang kajian, serta profesi yang digeluti para ahli.

Konteks yang berubah-ubah ini dapat kita temukan dalam beberapa contoh. Yang pertama, dalam karya Shakespeare, kita menjumpai empat makna ”kebijakan” (policy) yang berbeda, yakni: kehati-hatian, sebentuk pemerintahan, tugas, dan administrasi serta sebagai ”Machiavellianisme”. Kebijakan mencakup seni ilusi politik dan duplikasi. Penonjolan, penampakan luar dan tipuan (ilusi) adalah beberapa unsur yang membentuk kekuasaan (power). Kekuasaan tidak dapat dipertahankan hanya dengan kekuatan paksa (force).

Contoh yang kedua, kekuasaan memerlukan kebijakan (policy) dalam pengertian Machiavellianisme, dan policy menunggangi kesadaran, demikian dikatakan sang penyair dalam Timon of Athens.

Contoh ketiga, policy bermakna sebagai kecerdikan (craftiness). Kita dapat melihat salah satu ilustrasi yang paling menarik mengenai penggunaan gagasan policy Machiavellian dalam karya dramawan besar Marlowe yang hidup sezaman dengan Shakespeare. Dalam drama The Few of Malta gagasan tentang policy menempati peran sentral; kata ini muncul berkali-kali dalam teksnya. Misalnya, seorang ksatria menyebut ’simple policy’ yang kemudian, oleh seorang tokoh Barabas ditambahkan, ’Ah policy’, itulah profesi mereka. Dan itu tidak sederhana. Kata policy di sini mengandung dua makna, sederhana dan perencanaan cerdik (Scheming). Policy di sini dapat berarti menciptakan atau merekayasa sebuah cerita masuk akal dalam rangka mengamankan tujuan-tujuan si perekayasa; salah satu makna policy di sini adalah bertindak, dan seperti yang dikatakan Ithamore, ”maksud mengandung makna”. Dengan menggunakan policy-nya, Barabas mendapatkan tempat yang setara dengan Gubernur Malta. Dia mengadu domba bangsa Turki dengan kaum Kristiani, dan karena itu dia mendapatkan ’keuntungan’ dari policy-nya. (Wayne Parson, 2005:16).

Francis Bacon, tokoh sezaman Shakespeare, juga mendefinisikan kebijakan (policy) dari segi kecerdikan rasional. Tetapi gagasan kebijakan sebagai politik, dan gagasan politik sebagai kebijakan, nantinya akan diganti oleh gagasan kebijakan sebagai politik yang menjalankan atau mengimplementasikan kebijakan, sebagai administrasi atau birokrasi. Dengan berkembangnya industri dan administratifnya di beberapa negara, maka birokrasi, seperti yang ditunjukkan oleh Weber, menjadi ekspresi dari komponen nasional dalam negara, yang berfungsi untuk menjalankan kehendak penguasa politik yang terpilih.

Istilah kebijakan menjadi ekspresi nasionalitas politik karena birokrasi memperoleh legitimasinya dari klaimnya sebagai badan nonpolitis, sedangkan politisi mengklaim otoritasnya berdasarkan penerimaan kebijakan-kebijakan atau ”platform” mereka oleh elektorat.

Mempunyai kebijakan berarti memiliki alasan atau argumen yang mengandung klaim bahwa pemilik kebijakan memahami persoalan beserta solusinya. Kebijakan mengemukakan apa yang sedang terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan. Sebuah kebijakan memberikan semacam teori yang mendasari klaim legitimasi.

2.2 Sejarah Perkembangan dan Evolusi Analisis Kebijakan

A. Awal Munculnya Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan dapat dilacak ke satu titik evolusi masyarakat dimana pengetahuan tentang kebijakan dibuat secara sadar sehingga dapat memungkinkan dilakukannya pengujian secara explisit dan reflektif terhadap  hubungan antara pengetahuan dan aksi.Waktu kapan pertama kali kebijakan dihasilkan tidak dapat diketahui secara tepat. Akan tetapi dipercaya bahwa perkembangan analisis kebijakan publik berhubungan dengan pertumbuhan peradaban dari bangsa-bangsa yang memiliki kebebasan laut yang luas. Contoh dokumen terkuno dari analisis kebijakan publik ditemukan di Mesopotamia yang berupa pakta-pakta pemerintahan dan politik. Dokumen itu disebut kode Hammurabi yang ditulis oleh penguasa Babilonia pada abad 18 sebelum masehi, yang mengexpresikan keinginan untuk membentuk ketertiban publik yang bersatu dan adil pada masa ketika babilonia mengalami transisi dari negara kecil menjadi negara wilayah yang luas. Kode Hammurabi memiliki kesamaan dengan hukum Musa yang mencantumkan persyaratan-persyaratan ekonomi dan sosial untuk suatu pemukiman urban yang stabil dimana hak dan tanggung jawab didefinisikan menurut posisi sosial. Kode mencakup proses kriminal, hak milik, perdagangan hubungan keluarga dan perkawinan,dana kesehatan dan apa yang dikenal sekarang sebagai akuntabilitas publik.

Sejarah yang tertulis tentang para spesialis menghasilkan pengetahuan tentang kebijakan dapat ditelusuri sampai abad ke empat sebelum masehi. Di India, Arthashastra karya Kautilya, satu dari tuntunan-tuntunan awal tentang pembuatan kebijakan, keahlian bernegara dari administrasi pemerintahan, mensarikan apa yang telah ditulis sampai ketika itu (300 SM) mengenai materi yang saat ini disebut Ilmu Ekonomi. Kautilya, yang mengabdi sebagai penasehat kerajaan Mauyan di India Utara, dapat dibandingkan dengan Plato (427-327 SM), Aristoteles (384- 322 SM),dan Machiavelli (1469-1527), kesemuanya secara mendalam terlibat dalam aspek-aspek praktis pembuatan kebijakan pemerintah selain pekerjaan mereka sebagai pemikir-pemikir sosial. Plato mengabdi sebagai penasehat dari penguasa di Sisilia, sementara Aristoteles mengajar Alexander dari Macedonia sejak orang tersebut terakhir berusia 14 tahun sampai ia naik tahta pada usia 20 tahun. Aristoteles, seperti para pemikir sosial kontemporer, yang menemukan bahwa politik praktis menjijikkan, cenderung menerima kedudukan tersebut dengan harapan agar dapat menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah publik.

B. Perkembangan pada Abad Pertengahan

Ekspansi dan diferensiasi secara bertahap peradaban kotasepanjang abad pertengahan berlangsung dengan diikuti oleh strukturokupasi yang memudahkan pengembangan pengetahuan yang terspesialisasi. Berbagai kelompok spesialis kebijakan diangkat oleh para pemimpin untuk memberikan saran dan bantuan teknis terhadap hal-hal yang kurang dikuasai oleh para penguasa misalnya pengambilan keputusan yang efektif, keuangan, perang dan hukum. Pertumbuhan ”Politisi Profesional”, memperoleh kedudukan yang berbeda di dunia. Di Eropa, India, Cina, Jepang dan Mongolia pada abad pertengahan para pendeta merupakan kelompok yang terpelajar, karena kelompok ini secara teknis sangat dibutuhkan. Para penulis yang terpelajar, yang pada zaman modern saat ini adalah penulis pidato presiden adalah juga memiliki pengaruh terhadap pembuatan kebijakan. Di Inggris para bangsawan rendahan dan para investor diangkat tanpa kompensasi untuk mengendalikan pemerintahan kota untuk kepentingan meraka sendiri. Pada akhirnya para ahli hukum ternama juga memiliki pengaruh dalam pembuatan kebijakan.

C. Zaman Revolusi Industri

Pada zaman kuno dan pertengahan pertumbuhan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan mengikuti evolusi peradaban. Namun ketika terjadi revolusi industri pertumbuhan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan menjadi aktivitas yang relatif otonom dengan ciri khasnya sendiri dan dipisahkan dengan kepentingan politik sehari-hari. Zaman revolusi industri adalah masa dimana kepercayaan tentang perkembangan manusia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi lebih dominan di kalangan para pengambil kebijakan dan penasehatnya. Pada masa ini pembangunan dan pengujian teori-teori ilmiah dan masyarakat secara bertahap mulai dilihat sebagai satu-satunya cara untuk memecahkan permasalahan sosial. Pengaruh mistik, klenik, dan sihir sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Mulai pada masa ini muncul pengetahuan yang relevan dengan kebijakan menurut ukuran empirisme dan metode ilmiah.

D. Perkembangan pada Abad ke-19

Pada abad 19 di eropa mulai munsul generasi baru yang menghasilkan pengetahuan tentang kebijakan mulai mendasarkan efektivitas mereka pada dokumen data empiris yang sistematis. Pada masa ini perhatian terhadap pengumpulan fakta secara sistematis dapat diilustrasikan dengan beberapa cara. Misalnya dengan pengembangan statistik dan demografi sebagai bidang spesialisasi. Pada masa itu mulai bermunculan lembaga-lembaga yang memperhatikan secara khusus pada pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Lembaga-lembaga tersebut diorganisir oleh para bankir, ilmuwan, industrialis yang berusaha mengganti cara berfikir lama dalam menghadapi masalah sosial dengan metode baru yang lebih sistematis.

Pada abad 19, metode untuk menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan secara jelas mengalami perubahan dan transformasi yang besar. Pengetahuan mengenai alam dan masyarakat tidak lagi ditentukan menurut kesesuaiannya dengan otoritas, ritual dan prinsip-prinsip filsafat, tetapi dinilai berdasarkan konsistensinya dengan observasi empiris. Tetapi transformasi ini bukanlah merupakan hasil dari komitmen formal terhadap norma-norma empirisme dan metode ilmiah sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ketidakpastian yang datang bersama dengan transisi dari peradaban agraris ke industri.

E. Perkembangan Abad ke-20

Perkembangan ilmu yang mempelajari tentang kebijakan pada abad ini dapat digambarkan dengan adanya profesionalisasi ilmu politik, administrasi negara, sosiologi, ekonomi dan disiplin ilmu sosial lainnya yang terkait. Selama abad 20 para ilmuwan kebijakan bukan lagi kelompok yang heterogen seperti bankir, industrialis, jurnalis, dan sarjana-sarjana yang mengendalikan lembaga statistik kuno dan lembaga penelitian kebijakan lainnya.

Fungsi utama dari ilmuwan sosial pada masa ini adalah mengkaji masalah masalah kebijakan dan merumuskan solusi yang potensial. Adanya perang dunia II dan masalah penyesuaian kembali pasca perang memberi kesempatan para ilmuwan sosial untuk menerapkan nilai-nilai yang dianutnya untuk memecahkan masalah praktis. Menurut Laswell dalam pengantarnya ” ilmu kebijakan” tidak dibatasi oleh tujuan teoritis ilmu, tetapi juga memiliki orientasi praktis yang mendasar. Tujuan ilmu kebijakan tidak hanya memberi sumbangan pada pengambilan keputusan yang efisien tapi juga untuk memberikan pengetahuan yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan pelaksanaan demokrasi.

F. Analisis Kebijakan dalam Masyarakat Pasca Industri

Masyarakat pasca industri adalah sebuah masyarakat dimana perkembangannya didominasi oleh kelas teknis-profesional yang terdidik. Masyarakat pasca industri merupakan perpanjangan dari pola-pola pembuatan kebijakan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang memiliki ciri-ciri yang terkait langsung dengan evolusi sejarah dan kepentingan analisis kebijakan :

  1. Pemusatan ilmu pengetahuan teoritis
  2. Penciptaan teknologi intelektual yang baru
  3. Meluasnya kelas ilmu pengetahuan
  4. Perubahan dari barang ke pelayanan
  5. Instrumentalisasi ilmu
  6. Produksi dan penggunaan informasi

G. Perkembangan Awal Akademik

Menurut Wayne Parson (2005:28-30) pertumbuhan kebijakan sebagai bidang akademik merupakan implementasi lapangan dari hasil dua pertemuan yang diselenggarakan oleh American School Research Council. Hal itu mungkin terjadi pada akhir 1960-an. Pertemuan itu merupakan dua konference (perundingan) yang menghasilkan dua koleksi kertas kerja (paper) yang diedit oleh Austin Ranney (Ranney, 1965). Tokoh-tokoh yang memiliki kontribusi berharga dalam perkembangan ini antara lain Lasswell (1951, 1959, 1970, 1971), Simon Herbert (1947), David Easton (1965), Lindblom (1968), Almond Powell (1966), Deutsch (1963), Vickers (1965).

Pada periode 1960-an dua karya awal yang mengekspresikan sudut pandang yang berbeda mengenai rasionalitas pembuatan kebijakan adalah Lindblom (1968) dan Dror (1968). Teks-teks lainnya juga dipublikasikan pada 1968 antara lain Bauer dan Gergen (eds) dan Ranney (ed).

Pada periode 1970-an pendekatan kebijakan muncul dalam bentuk buku-buku ajar (text books). Beberapa buku menjadi teks kunci untuk memahami berbagai studi kebijakan baru. Diantaranya, Jones (1970), Dye (1972), Anderson (1975), dan Jenkins (1978) yang menempati posisi istimewa adalah studi krisis misil Kuba oleh Graham Allison (1971) yang meskipun merupakan studi kebijakan negara asng, segera diadopsi sebagai teks utama dalam kuliah-kuliah pembuatan keputusan dalam konteks ”kebijakan publik”. Pada periode ini juga muncul serial buku yang diterbitkan oleh Policy Studies Organization. Buku-buku itu bertujuan mempromosikan ”penerapan ilmu politik pada problem kebijakan yang penting”. Dua diantaranya penting bagi mahasiswa karena menyediakan survey yang bagus mengenai State of the Art di pertengahan 1970-an. (Nagel (ed), 1975a dan b). Pada pertengahan 1970-an ini juga terbit teks-teks studi perbandingan kebijakan publik, dan ang paling menonjol adalah Heldenmeir (et.al., 1975) dan Hayward dan Watson (1975). Pada 1979 muncul sumbangan penting, yaitu karya Wildavsky, yaitu Speaking The Truth, buku ini terbit di luar Amerika dengan judul The Art and Craft of Policy Analysis (Wildavsky, 1980).

Periode 1980-an adalah dekade dimana buku-buku ajar pendekatan kebijakan berkembang dengan pesat. Buku-buku tersebut terlalu banyak untuk disebutkan, tetapi diantara buku-buku itu, yang paling banyak digunakan adalah buku dari Burch dan Wood (1983); Peters (1982), dan Richardson dan Jordan (1979 / 1985).

Periode 1970-an dan 1980-an menjadi saksi munculnya lembaga-lembaga pemikiran dan riset dimana mereka mulai menggunakan pedekatan interdisipliner untuk mengkaji kebijakan. Insentif kajian akademik masih lebih banyak berhubungan dengan agenda masing-masing disiplin ketimbang pada pada ”agenda kebijakan”. Di lain pihak, ”lembaga-lembaga pemikiran” (think-tanks) telah menyediakan pendekatan yang berfokus pada problem dan kebijakan yang sangat kondusif bagi pembaharuan ”orientasi kebijakan” yang pertama kali dikemukakan oleh Lasswell.

Salah satu ciri utama dari bidang kebijakan publik pada periode 1980-an dan 1990-an adalah penyebarannya ke negara-negara bagian Amerika Serikat. Bahkan ada sejumlah pemikiran yang paling inovatif dan pendekatan baru muncul di benua Eropa. Ini adalah perkembangan yang penting,sebab sebahagian besar sejarah bidang ini cenderung di dominasi oleh gagasan dan materi dari Amerika Serikat.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa :

  1. Kebijakan (Policy) adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diinginkan oleh seseorang, pemerintah dalam suatu daerah yang berhubungan dengan kendala tertentu serta untuk mencari peluang dalam memcapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan Analisis kebijakan adalah suatu proses sebelum mengeluarkan suatu kebijakan dengan memperhatikan dampak apabila kebijakan tersebut dilaksanakan. Dari sejarahnya tujuan analisis kebijakan adalah untuk menyediakan informasi-informasi yang dapat digunakan untuk memikirkan kemungkinan pemecahan masalah-masalah kebijakan bagi para pengambil kebijakan.
  2. Analisa kebijakan pada awalnya dilakukan ketika politik praktis harus dilengkapi dengan pengetahuan agar dapat memecahkan maslah publik. Awal munculnya di India pada tahun 300 SM yang kemudian berkembang pada masa revolusi industri dan dikembangkan kembangkan pada abad 20 an kemudian hingga dikembangkan sebagai bidang akademik pada akhir tahun 1960-an.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: